Kuliah Umum Sains Informasi Geografi

Hari Jum’at, 28 September 2018 telah digelar Kuliah umum yang bertemakan “Sains Informasi Geografi: Sebuah Ilmu, Tantangan, Peluang, dan Prospek di Era Industri 4.0”. Kuliah umum tersebut disampaikan oleh Projo Danoedoro, M.Sc., Ph.D. yang merupakan pakar dalam Ilmu Sains Informasi Geografi, Kartografi Penginderaan Jauh, dan Sistem Informasi Geografis Universitas Gadjah Mada.

Kegiatan ini merupakan kuliah umum pertama yang diadakan oleh Prodi SaIG, yang diikuti oleh prodi lain dalam lingkup Departemen Pendidikan Geografi, seperti Pendidikan Geografi dan Survei Pemetaan Informasi Geografi (SPIG). Kegiatan ini dimulai dari Pukul 08:00 – 11:30 WIB, bertempat di Auditorium Gedung Muhammad Nu’man Somantri, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia (FPIPS UPI). Kegiatan ini dipandu oleh dua orang MC mahasiswa, Ayi Susandi (SaIG, 1807945) dan Vira Islami Nurawaliyah (SaIG, 1806946), serta dimoderatori oleh Bapak Riki Ridwana, S.Pd., M.Sc. Sambutan pertama disampaikan oleh Alvian Aji Purboyo (SaIG, 1804193) selaku ketua pelaksana, Ketua Prodi SaIG Dr. Lili Somantri, S.Pd., M.Si, dan sambutan yang sekaligus membuka acara oleh Wakil Dekan Bidang Akademik FPIPS Dr. Mamat Ruhimat, M.Pd. Acara ini dihadiri oleh para guru besar Departemen Pendidikan Geografi, jajaran dosen Departemen Pendidikan Geografi, serta para tamu VIP FPIPS lainnya. Tidak lupa pula dihadiri oleh hampir seluruh mahasiswa SPIG, SaIG, dan Pendidikan Geografi yang memenuhi ruangan Auditorium.

Bapak Projo Danoedoro dalam materinya membahas tentang perkembangan SaIG dan perannya memajukan Ilmu Geografi, selanjutnya tentang geografi, mulai dari dasar-dasarnya, perkembangannya, sejarah berdirinya Departemen ini di Universitas Gadjah Mada, hingga menyinggung Kartografi, Penginderaan Jauh, Fotogramteri GIS, Surveying,  hubungan serta perbedaan antara satu dengan yang lainnya dan banyak hal lainnya. Selain itu beliau juga menyampaikan peluang-peluang yang dapat di maksimalkan, dan juga prospek kerja dari Penginderaan Jauh, Kartografi, dan SIG, dimana SIG memiliki peluang yang besar karena berhubungan dengan teknologi kedepannya. Beliau juga membahas lapangan kerja yang bisa disusupi oleh lulusan SaIG dan karakteristik pasar yang tersedia.

Kelebihan dan Kekurangan lulusan SaIG juga tak luput dari bahasan Bapak Projo Danoedoro mulai dari aspek Kartografinya, Penginderaan Jauhnya, dan Sistem Informasi Geografisnya. Diakhir slidenya Pak Projo menghubungkan SaIG dengan Era Revolusi Industri 4.0, yakni Prospek untuk bidang Sains Informasi Geografi itu sendiri di Era Revolusi Industri 4.0, karena kita sendiri sedang berada di era yang menuntut mahasiswa agar lebih kompeten lagi dalam menghadapi persaingan global, perkembangan teknologi yang ada, serta berpikir kritis.

Acara Kuliah umum pertama yang dirancang dan digawangi oleh panitia mahasiswa Sains Informasi Geografis angkatan 2018 ini berlangsung dengan lancar dan meriah. Diiringi oleh penampilan-penampilan yang di persembahkan oleh Mahasiswa SaIG, sampai seluruh peserta yang tertib dalam menyimak materi yang disampaikan. Setelah penyampaian materi, antusiasme dari peserta cukup besar dengan banyak pertanyaan yang ditujukan kepada Pak Projo, bahkan 3 sesi tanya-jawab pun kurang bagi para peserta kuliah umum. Alhamdulillah atas berlangsungnya acara ini dengan sukses, kemudian tidak lupa kami sampaikan banyak terima kasih, atas dukungan dari berbagai pihak terutama kerja keras panitia SaIG angkatan 2018 yang dibimbing oleh Bapak Riki Ridwana, S.Pd., M.Sc.

Penulis: Muhammad Arrafi (1805559)

Pekerjaan Survei Tidak Ada Habisnya

Oleh: Drs. Jupri, M.T dan Riki Ridwana, S.Pd., M.Sc

Gambar: Siklus Pekerjaan Survei

Survei merupakan suatu upaya yang meliputi pengamatan dan pengukuran objek di lapangan. Survei ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi. Di dalam induk ilmu yang kita pelajari yakni Geografi, data dan informasi yang dimaksud tiada lain berupa sumberdaya alam, fisik, sosial, dan ekonomi. Data secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui survei sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang telah diperoleh pihak lain.

Indonesia merupakan negara berkembang yang senantiasa melakukan pembangunan dalam berbagai sektor. Suatu keniscayaan bahwa pembangunan memerlukan perencanaan, baik perencanaan secara umum, perencanaan detail, setelah itu berlanjut pada tahap pelaksanaan pembangunan. Tahapan-tahapan tersebut sudah barang tentu mesti berbasis data yang dapat disediakan oleh surveyor. Sederhananya kita dapat membayangkan jika pakaian kita saja tanpa diukur terlebih dahulu sebelum dijahit, maka yang terjadi akan kedodoran tidak akan pas sebagaimana pembangunan memerlukan data supaya tepat sasaran.

Sekali lagi pemerintah dalam hal ini kementerian, badan maupun lembaga membutuhkan data di lapangan sebelum ketuk palu memutuskan suatu kebijakan. Kebutuhan terhadap data tidak akan berakhir meskipun pembangunan telah selesai dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan data masih diperlukan juga untuk tahapan evaluasi dan pemeliharaan (maintenance). Maka dari itulah tenaga seorang surveyor sangat banyak dibutuhkan dan tidak akan berhenti, dengan kata lain pekerjaan survei tidak ada habis-habisnya.

Geografi merupakan ilmu yang mengkaji fenomena geosfer dengan pendekatan kewilayahan dan kelingkungan dalam konteks keruangan. Objek kajian material geografi merupakan geosfer yang terdiri dari atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Pada kelima objek kajian tersebut saling terjadi interaksi, interelasi, dan interdepedensi.

Kita ambil saja satu contoh kecil pekerjaan survei dari hidrosfer yang ilmunya kita pelajari pada mata kuliah hidrologi. Sumberdaya air di suatu daerah diperlukan ketersediaan datanya meliputi sisi kualitas, kuantitas, dan kontinyuitas. Secara kualitas air diklasifikasikan menjadi klas A, B, dan C. Klasifikasi A merupakan air yang bisa langsung diminum tanpa mengalami proses pengolahan, sedangkan klas B lebih rendah kualitasnya dibandingkan klas A, begitu juga klas C kualitasnya lebih rendah lagi dibanding klas B. Kualitas air ditunjukkan dengan paremeter fisik (warna, bau, dan rasa), kimia (pH), dan biologi (bakteri/mikroba). Adapun secara kuantitas dan kontinuitas ketersediaan air, katakan saja di Kota Bandung satu orang membutuhkan air 120 liter/hari, dengan demikian dibutuhkanlah data kualitas air dan seberapa banyak air yang harus tersedia sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah setempat dalam menjamin kualitas air dan ketersediannya. Pertanyaan mendasarnya adalah siapa yang mampu menyediakan data tersebut kalau bukan oleh sang surveyor.

Ilustrasi sederhana di atas hanya satu kajian terkait urgensi data yang dapat disediakan melalui pekerjaan survei, masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan dalam kajian geosfer lainnya yang membutuhkan tenaga-tenaga profesional surveyor yang terus-menerus dibutuhkan ibarat siklus yang tidak berhenti berputar. Singkat cerita, kenapa survei itu dibutuhkan?

  1. Karena adanya permintaan data untuk kegiatan operasional dalam skala detail. Kegiatan ini seperti segitiga terbalik, yakni pada mulanya dibutuhkan data makro, meso, kemudian mendekati pelaksanaan membutuhkan data yang bersifat detail.
  2. Permintaan data selalu lebih besar dari pemasoknya. Setiap kebijakan pembangunan memerlukan data, sedangkan ketersediaan data tidak selalu ada.
  3. Ketersediaan finansial, fasilitas, dan sumberdaya manusia untuk keperluan mencari data, memproses data, dan menganalisis data masih terbatas.
  4. Pengumpulan data sering sangat mahal, memakan banyak waktu, dan membutuhkan keterampilan serta pengalaman yang memadai.

Sumber: Perkuliahan mata kuliah Pengantar Survei Pemetaan

Ekspose PPL SPIG

Setelah menempuh Program Pengenalan Lapangan (PPL) selama kurang lebih dua bulan, 21 orang mahasiswa angkatan 2015 Program Studi (Prodi) Survei Pemetaan dan Informasi Geografi (SPIG) Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) memaparkan hasil dan pengalaman mereka kepada dosen dan seluruh adik tingkatnya. Ekspose yang yang dilaksanakan Jumat, 25 Mei 2018 tersebut digelar di Auditorium Gedung Muhammad Nu’man Somantri.

Acara yang dipandu oleh kepanitian mahasiswa SPIG angkatan 2016 tersebut, diawali oleh sambutan-sambutan di antaranya sambutan dari Ketua Pelaksana Bayu Alam Putra Oki, sambutan Ketua Prodi SPIG Dr. Lili Somantri, S.Pd., M.Si, sambutan dari Wakil Dekan I Dr. Mamat Ruhimat, M.Pd, dan sambutan tamu undangan dari PT. Geocal Mapping Solution H. Dudi.

Menginjak acara inti setiap mahasiswa bersama dengan kelompoknya, mempresentasikan kegiatan di tempat PPL nya masing-masing antara lain meliputi latar belakang kegiatan, profil perusahaan, hasil PPL, kendala-kendala yang dihadapi, solusi, dan kesimpulan.  Kemudian pemamparan tersebut dikomentari oleh dosen pengujinya masing-masing untuk memperbaiki laporan dan menjadi pembelajaran bagi adik tingkatnya agar kegiatan PPL kedepan menjadi lebih baik lagi. Adapaun nama-nama mahasiswa, instansi tempat PPL dan dosen pembimbingnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Kegiatan ekspose seperti ini akan memperkuat konektivitas antara dunia pendidikan dengan dunia kerja.  Kekurangan apa saja selama menempuh pendidikan akan diketahui setelah mengalami PPL di instansi/ perusahaan, sehingga dengan demikian dapat menjadi evaluasi dan perbaikan dalam proses pembelajaran kedepan.

Status dan Pemanfaatan Drone di Indonesia: Kontrol Kualitas Produk Pemetaan

Oleh: Muhammad Ihsan, S.T., M.T (Dosen Prodi SPIG)

 

Pemanfaatan teknologi Unmanned Aerial Vehicle (UAV) telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. UAV atau biasa disebut drone merupakan suatu wahana  pesawat tanpa awak yang dapat dikendalikan baik secara otomatis atau manual. Salah satu pemanfaatan drone adalah untuk pemetaan. Pemetaan menggunakan UAV atau Fotogrametri UAV adalah Wahana pengukuran fotogrametri udara, yang beroperasi dikendalikan dari jauh, semi-otomatis, atau secara otomatis penuh, tanpa pilot duduk di wahana. UAV-photogrammetry dapat dipahami sebagai alat pengukuran baru fotogrametri dengan karakteristik relatif mudah dalam pengoperasian, jarak dekat, resolusi tinggi, real-time dan murah.

Gambar 1 UAV untuk pemetaan

Pemetaan dengan UAV merupakan suatu strategi atau cara untuk pemetaan dengan skala besar dengan waktu yang lebih cepat dan efisien. Keunggulan lain dari pemetaan dengan UAV adalah tingkat kesulitan yang rendah sehingga pemetaan dengan metode ini sangat umum digunakan.  Gambar 1 menamplkan perbandingan metode pemetaan dengan UAV dan metode – metode lain

Gambar 2 Perbandingan UAV dengan metode pemetaan lain

Permasalahan yang muncul seiring berkembangnya penggunaan UAV adalah regulasi atau peraturan terkait dengan pemanfaatan UAV. Regulasi dibutuhkan untuk mengatisipasi ketidakaturan dalam pengguna UAV, hal ini dilatarbelakangi permasalahan yang terjadi di beberapa negara terkait dengan penggunaan UAV. Salah satu permasalahannya adalah perekaman informasi geospasial di daerah perbatasan atau dilarang. Berikut beberapa regulasi yang akan diajukan dari berbagai instansi yang akan dirumuskan sebagai aturan tertulis penggunaan UAV.

Kementerian Pertahanan

Perlindungan terkait pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan tanggung jawab dari Kementrian Pertahanan. Secara konseptual, pertahanan negara dibagi menjadi dua aspek yaitu aspek fungsi pemerintahan dan potensi pertahanan. Potensi pertahanan merupakan suatu tindakan preventif terkait tentang ancaman kepada negara. Ada dua jenis ancaman yaitu ancaman militer dan non militer. Gambar 3 menampilkan jenis ancaman militer dan non militer

Gambar 3 Bentuk ancaman nasional

Salah satu perlindungan keamanan yang harus dilindungi adalah perlindungan terkait dengan akuisisi informasi geospasial, khususnya untuk di daerah konflik atau perbatasan. Seiring dengan perkembangan teknologi surta, penggunaan pesawat tanpa awak (UAV) untuk pemetaan menjadi salah satu solusi untuk menanggulangi permasalahan di daerah perbatasan.

Guna mengatur penggunaan UAV pada kegiatan surta di daerah perbatasan atau ancaman Kementrian Pertahanan membentuk Permenhan No. 26 Tahun 2013 tentang PAM Survey dan Pemetaann Wilayah. Adapun isi dari Permenhan 26 Tahun 2013 adalah :

Permenhan Nomor 26 Tahun 2013 terdiri dari 13 Bab dan 21 Pasal

  • BAB – I KETENTUAN UMUM : 1 Psl.
  • BAB – II PENYELENGGARAAN SURTA : 2 Psl.
  • BAB – III SC & SO : 3 Psl.
  • BAB – IV JENIS & LOKASI KEGIATAN : 2 Psl.
  • BAB – V PERSONEL & WAHANA : 2 Psl.
  • BAB – VI ALPAL & JANGKA WAKTU : 2 Psl.
  • BAB – VII PERTIMBANGAN ASPEK HAN  : 1 Psl.
  • BAB – VIII PELAKSANAAN KEGIATAN  : 1 Psl.
  • BAB – IX PENGAWASAN KEGIATAN  : 1 Psl.
  • BAB – X KERJASAMA DG PIHAK ASING : 1 Psl.
  • BAB – XI SANKSI : 1 Psl.
  • BAB – XII KETENTUAN PERALIHAN : 2 Psl.
  • BAB – XIII PENUTUP  : 2 Psl.

Permenhan No. 26 Tahun 2013 lahir dari kebutuhan negara akan perlindungan kedaulatan negara khususnya di daerah perbatasan NKRI seperti yang tercantum pada Undang Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Implementasi Pemetaan dengan UAV ini mulai dilakukan di daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Gambar 4 menampilkan rencana pemetaan dengan UAV di daerah Kalimantan. Diharapkan dengan telah dibentuknya undang-undang dan pemanfaatan teknologi UAV, permasalahan terkait pertahanan Indonesia dapat lebih baik.

Gambar 4 Pemanfaatan UAV untuk pemetaan batas negara

Kementrian Perhubungan

Maraknya penggunaan drone dan UAV untuk berbagai macam kebutuhan dianggap akan menjadi ancaman jika tidak ada aturan yang resmi. Ancaman tersebut dapat berbentuk penyalahgunaan penggunaan UAV seperti perekaman daerah privasi dan sarana untuk menyalurkan barang terlarang. Selain itu UAV juga berpotensi untuk jatuh dan dapat melukai orang dibawahnya. Hal tersebut melatar belakangi dinas perhubungan dalam membentuk suatu peraturan terkait pemanfaatan UAV. Dalam seminar ini, Kemenhub memaparkan rencana peraturan tentang penggunaan wilayah udara.

Peraturan tersebut direncanakan akan tertuang pada Peraturan Menteri 90 Tahun 2015 tentang Penggunaan Bersama Ruang Udara. Pemanfaatan UAV merupakan salah satu topik pembahasan peraturan tersebut. Kemenhub mengatur tentang area dan wilayah yang tidak boleh dilewati oleh UAV, area tersebut antara lain :

  1. Prohibited Area, 500 m diluar batas lateral
  2. Restricted Area, 500 m diluar batas lateral
  3. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)
  4. Controlled Airspace
  5. Take-off dan Landing, Circling Area, Jalur Penerbangan
  6. Uncontrolled Airspace, Dibatasi hingga ketinggian 500 ft (150 m)

Kawasan – kawasan tersebut dibatasi guna menjaga dan melindungi aset rahasia negara. Salah satu daerah prohibited area adalah daerah daerah industri sedangkan daerah restricted sepert daerah perbatasan Indonesia. Gambar menampilkan wilayah yang dibatasi untuk penerbangan UAV

Gambar 5 Kawasan penggunaan UAV yang dibatasi di Pulau Jawa

Gambar 6 Kawasan penggunaan UAV yang dibatasi di Pulau Sumatera

Selain penentuan kawasan terbang, Kemenhub juga mengatur terkait perizinan penerbangan dengan UAV. Izin ini dimaksudkan untuk kepentingan keselamatn penerbangan. Izin terkait penggunaan UAV adalah dimaksudkan untuk kepentingan pemerintahan sepert patroli batas wilayah negaram pengamatan cuaca, pengamatan aktivitas hewan dan tumbuhan serta survei pemetaan. Beberapa persyaratan untuk mengajukan izin penggunaan UAV adalah :

  1. spesifikasi teknis airborne system;
  2. spesifikasi teknis ground system;
  3. maksud dan tujuan pengoperasian;
  4. rencana pengoperasian (flight plan);
  5. prosedur emergency

Badan Informasi Geospasial (BIG)

Pemanfaatan UAV untuk survei dan pemetaan merupakan teknologi yang umum digunakan dewasa ini. Peraturan terkait survei dan pemetaan di Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Badan Informasi Geospasial selaku instansi yang bertanggung jawab akan hal yang terkait dengan inforamasi geospasial merumuskan beberapa aturan guna mendukung pemetaan menggunakan UAV. Secara umum, pemanfaatan UAV dapat dilakukan untuk pemetaan seperti tercantum pada Pasal 27 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan dengan survei dengan menggunakan instrumentasi ukur dan/atau rekam, yang dilakukan di darat, pada wahana air, pada wahana udara, dan/atau pada wahana angkasa ; pencacahan; dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan pasal tersebut, penggunaan UAV merupakan bentuk dari perkembangan ilmu pengetahuan untuk survei pemetaan. Pemanfaatan UAV untuk pemetaan juga tidak terlepas dari izin. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014  Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial Paragraf 2 menyebutkan bahwa Pasal 10 Pengumpulan DG wajib memperoleh izin dalam hal:

  1. dilakukan di daerah terlarang;
  2. berpotensi menimbulkan Bahaya; atau
  3. menggunakan Wahana milik asing selain satelit.

Pemberian izin dalam hal pengumpulan data geospasial dilakukan oleh Kepolisian NKRI untuk pemberian izin kawasan keamanan, dan kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan untuk pemberian izin di wilayah pertahanan.

Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional ( L A P A N )

Guna berdaptasi terkait perkembangan teknologi khususnya perkembangan UAV, LAPAN selaku instansi yang bergerak di bidang riset dan teknologi penerbangan berupaya untuk terus mengkaji dan meneliti terkait dengan pemanfaatan UAV.  Gambar menampilkan beberapa kegiatan yang dilakukan LAPAN terkait dengan riset UAVز

Gambar 7 Kegiatan riset UAV yang dilakukan LAPAN

Guna mengatur dan melindungi kegiatan riset penerbangan oleh LAPAN, dibentuk suatu peraturan yang mengatur tentang kegiatan penerbangan. Kegiatan riset untuk bidang penerbangan tercantum pada UU Penerbangan No. 1 Tahun 2009 yang berbunyi

Pasal 10

Pembinaan  untuk mengembangkan kemampuan armada angkutan udara nasional yang tangguh serta didukung industri pesawat udara yang andal sehingga mampu memenuhi kebutuhan angkutan, baik di dalam negeri maupun dari dan ke luar negeri

Pasal 12

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan berkoordinasi dan bersinergi dengan lembaga yang mempunyai fungsi perumusan kebijakan dan pemberian pertimbangan di bidang penerbangan dan antariksa

Pasal 370

Pemberdayaan industri dan pengembangan teknologi penerbangan wajib dilakukan Pemerintah secara terpadu dengan dukungan semua sektor terkait untuk memperkuat transportasi udara nasional.

Pemanfaatan dan penelitian terkait UAV telah dilakukan LAPAN secara intensif dalam 5 tahun terakhir. LAPAN menyebutkan kemajuan teknologi dalam 10 tahun terakhir akan sangat pesat mengingat manfaat dan kemudahan dalam penggunaan UAV khususnya untuk pertahanan nasional. Gambar menampilkan perkiraan dari potensi pasar untuk UAVز

Gambar 8 Potensi pasar UAV 20 tahun mendatang

Semakin menjamurnya penggunaan drone mengakibatkan beberapa isu terkait penyalahgunaan drone tersebut. Pihak penerbangan di Amerika menyebutkan bahwa penggunaan drone menyebabkan beberapa kerugian, kerugian tersebut antara lain :

  1. Privasi Individu
  2. Keselamatan manusia dan properti di tanah
  3. Menjaga teroris dari upaya pencarian
  4. Keselamatan dengan wahana terbang lain
  5. Gangguan sinyal telekomunikasi

Selain melakukan riset, LAPAN juga aktif dalam membahas regulasi penggunaan drone. Peraturan terkait teknologi UAV dianggap perlu karena perkembangan penggunaan yang sangat pesat. LAPAN mengusulkan bahwa regulasi penggunaan drone dibagi menjadi empat aspek yaitu aspek teknologi, operasi, personil, dan organisasi.

Aspek Teknologi

            Aspek ini membhas tentang standar pesawat tanpa awak yang digunakan. Standar tersebut antara lain standar rancang bangun, proses testing, modifikasi dan proses sertifikasi. LAPAN mengusulkan adanya regulas untuk pemanfaatan teknologi oleh pemerintah, kepentingan keamanan, dan publik.

Aspek Operasional

            Penggunaan drone harus didasarkan pada standar operasional penerbangan yang telah ditentukan oleh instansi terkait. Beberapa aspek terkait operasional antara lain flight plan bagi private flight, unscheduled flight, dll. Dalam symposium ICAO disebutkan bahwa regulasi yang akan ditetapkan oleh ICAO untuk menyelamatkan penerbangan sipil. Jika terjadi catastrophic failure maka yang berlaku adalah peraturan dalamnegeri itu sendiri. Sehingga perlu ditetapkan wilayah udara tertentu untuk menjadi daerah terbang bagi UAV

Aspek Personel

            LAPAN mengusulkan untuk pengguna UAV untuk jenis tertentu harus memiliki sertifikasi kemampuan terbang. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan para personil yang menerbangkan UAV telah paham aturan penerbangan sipil dan teknis penerbangan pesawat. LAPAN juga mengusulkan adanya sertifikasi berjenjang untuk tingkat kesulitan atau kategori kelas UAV

Aspek Organisasi

            Wadah pengguna UAV umumnya berkumpul pada suatu organisasi atau komunitas. Organisas bertugas dalam mewadahi dan pihak yang bertugas untuk kualitas kontrol wahana UAV yang masuk ke Indonesia. Organisasi juga dapat dijadikan wahana registrasi kelas-kelas UAV sehingga lebih terstruktur

KESIMPULAN

Penggunaan UAV dalam berbagai bidang khususnya pada survei pemetaan telah menjadi solusi untuk akuisisi data informasi geospasial yang lebih cepat dan murah. Guna melindungi dan menjaga kegiatan penggunaan UAV, pemerintah membentuk regulasi terkait penggunaan UAV. Beberapa instansi yang telah membentuk dan merumuskan aturan terkait dengan UAV adalah

  • Kemenhub : Sertifikasi produk drone, perijinan penggunaan ruang udara, lisensi personel.
  • TNI AU, Kemhan, Polhukam : Penggunaan drone militer terkait pertahanan & keamanan nasional.
  • Badan Informasi Geospasial : Peraturan terkait pemetaan dengan drone
  • LAPAN : Drone untuk penelitian.

Pemerintah diharapakan terus mendukung dalam pemanfaatan drone untuk berbagai kegiatan kenegaraan khususnya di bidang survei dan pemetaan . Dengan dibentuknya regulasi dan peraturan terkait pemanfaatan UAV diharapkan adanya percepatan dan peningkatan kualitas survei dan pemetaan di Indonesia.